Keputusan itu diambil melalui rapat yang dihadiri Kesultanan Kartanegara Ing Martadipura dan tokoh masyarakat Muara Kaman pada 30 Agustus 2018 lalu, di Kedaton Kutai.
Rapat itu untuk klarifikasi dan meluruskan silsilah kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. “Selaku pihak Kesultanan, kami sangat menyayangkan atas pengakuan Labok. Kita takutnya negeri kita tercinta ini tercemar oleh orang-orang yang mengaku-ngaku seperti itu,” kata Juru Bicara Kesultanan Kutai Ing Martadipura, Aji Aryo Pangeran Puger kepada Koran Kaltim, Minggu (9/9). Secara umum, ada lima kesepakatan dalam pertemuan yang dimoderatori oleh Awang Yacoub Luthman tersebut.
Pertama, Kerajaan Mulawarman telah tiada dan yang ada saat ini hanyalah Balai Adat yang sekarang bernama Tabalai Muara Kaman.
Kedua, SK Labok adalah SK Adat Muara Kaman, dengan Asril sebagai ketua dan Labok sebagai wakil ketua.
Ketiga, Kelembagaan Kesultanan Ing Martadipura adalah kelembagaan yang diakui oleh Pemprov Kaltim dan Pemkab kukar dengan Sultan (alm) HAM Salehoeddin II dan Putra Mahkota Pangeran Adipati Anoem.
Point ke empat, ayah Labok diketahui bersuku Bugis, sehingga jelas tak ada beradarah Kutai. .
.
“Lima, kami meminta Polres dan Kodim agar mengusut ketidak benaran dan masalah dugaan penyimpangan adat yang diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan terindikasi mengarah ke tindak pidana,” kata Puger.
Sumber : INFO KUKAR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar