TGB MENULIS

 TGB MENULIS

(copas)

Katanya membela kalimat tauhid kenapa HTI harus berbohong ? 

Setahun yg lalu saya mendapat tugas sebagai salah satu tim peneliti dari MUI Pusat terkait rencana pembubaran HTI. Saya mendapatkan kesempatan bisa masuk di kantor HTI dan bertemu dg tokoh2 pentolan diantaranya bertemu jubir HTI Ismail Yusanto. Saya sempat mengambil beberapa gambar baik di luar maupun di dalam ruangan. 

Saya melihat di lantai dua ada ruangan konferensi pers yang kiri kanannya terdapat dua bendera bertuliskan khat moderen lailaha ilallah. Kenapa harus berbohong mengaku tidak punya bendera ? Semestinya org yg berjuang membela kalimat tauhid harus konsisten dan jujur,  tidak akan berani melakukan kebohongan dan manuver licik. Inilah bedanya ketika kalimat tauhid dijadikan alat manipulasi utk menipu umat bukan diamalkan menjadi prinsip akidah. 

Pada sesi wawancara saya bertanya banyak hal salah satunya, kenapa kantor ini tidak ada gambar Pancasila, foto Presiden dan Wakil Presiden, dan bendera yg dipasang bukan merah putih tp bendera berwarna hitam dan putih ? Akhirnya mulai terkuak satu persatu bahwa HTI bukan organisasi dakwah melainkan organisasi politik internasional yang menolak Pancasila dan demokrasi. HTI memiliki sistem khilafah merasa sbg sistem terbaik yg menyelesaikan semua masalah, namun ketika saya tanya di negara manakah sistem HTI sdh dipraktekkan ? Jubir HTI menjawab, belum ada. Terus saya menimpali, berarti Indonesia akan menjadi uji coba penerapan khilafah ? apa tdk beresiko terjadi perpecahan dan konflik horizantal buktinya ISIS di timur tengah telah memporak porandakan Suriah dan Irak. Padahal sistem Pancasila sdh teruji menjadikan masyarakat Indonesia hidup damai, rukun dan harmoni selama bertahun-tahun.  

Kemudian saya bertanya lagi, jika HTI berhasil menguasai Indonesia apakah HTI akan mandiri sbg negara atau berada dibawah kontrol negara lain ? Jubir menjawab, kedudukan HTI (Indonesia)  itu dipimpin seorang Amir dan wajib patuh dengan Amir 'Am yang berpusat di luar negeri. Saya kaget dan shock mendengar jawaban tersebut. 

Maukah bangsamu yang sudah damai terkoyak oleh perang saudara ? Maukah bangsamu yang sudah merdeka dikuasai dan diserahkan kepada kekuatan asing ?

KH. M. Ali Abdillah

*NB 😗

_Mari rapatkan barisan kita bela mati-matian NKRI dan basmi HTI yang ternyata ingin Indonesia di bawah antek asing dengan dalih khilafah !!_

Bak Disambar Petir ! TGB Bongkar Soal Bendera Nabi. HTI Bohongi Umat Islam Indonesia ? http://tz.ucweb.com/10_3TElk

Bak Disambar Petir ! TGB Bongkar Soal Bendera Nabi. HTI Bohongi Umat Islam Indonesia ?

 

KNB Bms

detik.com

Kontroversi bendera HTI yang diklaim sebagai bendera Nabi menemukan titik baru yang sangat mencengangkan. Seorang Ulama yang otoritasnya tidak diragukan , yakni Dr. KH Tuan Guru Bajang, berhasil membongkar literasi terkait bendera Nabi SAW itu dan ternyata HTI telah salah besar atas bendera Nabi.

Pertama bendera Nabi bentuknya tidak seperti itu dan kedua yang sangat fatal adalah bahwa bendera Nabi tidak pernah dikibarkan oleh Nabi dan para sahabatnya dalam situasi damai. Bendera Nabi hanya dikibarkan dalam kondisi perang melawan musuh.

Lalu dalam kontek Indonesia, apa yang HTI telah lakukan ? Mereka mengibarkan ribuan bendera HTI yang diklaim sebagai bendera Nabi smentara negara dalam kondisi damai. Lalu ajaran dan tuntunan siapa yang mereka ikuti ?

Redaksi Indonesia

Ya Tuhan, betapa telah sangat banyak umat ini diajak oleh orang-orang yang tidak paham agama dan akibatnya sangat fatal. Umat bisa tersesat dalam pertumpahan darah gara-gara mengikuti orang-orang bodoh namun dijadikan pimpinan agama.

Sebagaimana detik.com menulis (25/10), Eks Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) merespons insiden pembakaran bertuliskan kalimat tauhid di Garut, Jabar. Menurutnya tidak tepat bila disebut bendera tersebut dikaitkan dengan bendera Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

"Kita semua harus jujur dengan apa yang terjadi, saya pikir ketika kita bicara tentang atribut bendera, tidak pas kalau semata kita bicara bahwa, wah itu kan bendera Rasul, misalnya. Itu kan zaman Rasul bendera itu sudah ada," kata TGB di Jl Proklamasi no 53, Jakarta Pusat, Kamis (25/10/2018).

TGB mengatakan dirinya telah mengecek literatur soal bendera Rasulullah. TGB yang juga sebagai ulama sekaligus cendikiawan muslim ini mengatakan tak pernah menemukan literatur yang menceritakan bendera Rasulullah dikibarkan di situasi damai.

Rmolsulsesl.com

"Saya sampai hari ini, saya mengecek di semua khazanah kitab-kitab hadis tentang perjalanan Rasul, saya dari awal sampai akhir, saya belum pernah menemukan ada satu narasi terkait dengan bendera Rasul itu dikibar-kibarkan di Madinah dalam keadaan damai, dalam keadaan damai, biasa-biasa, lalu bendera masa perang dikibarkan, itu tidak pernah ada. Sampai sekarang saya nggak menemukan," lanjut dia. 

TGB kemudian menyinggung soal HTI yang dilarang di negara lain. Pelarangan tersebut tak serta merta menjadi sebuah sikap anti-Islam. Dia menyebut ada 20 negara yang melarang, termasuk Turki, Arab Saudi, sampai Mesir.

Dan dengan demikian, tidak masuk akal menuduh pihak yang menolak bendera HTI itu disebut sebagai pihak yang anti Islam. Beranikah mengatakan Arab Saudi sebagai negara yang anti Islam ? **

#KhilafahLondoniyah 

#KhilafahPalsuHTI

#GenerasiMudaNU

SN YANG AMBISIUS JADI PRESIDEN

 CARA JOKOWI MEREDAM GATOT DAN MEREFORMASI TNI.

Saya ingat betul ketika Joko Widodo baru diangkat menjadi Presiden suasana politik langsung memanas terlebih lawannya adalah seorang yang sangat dekat dengan prajurit TNI, Prabowo Soebianto.

Saya bukan membanggakan diri jadi anak tentara tapi saya sangat faham doktrin di TNI apalagi pada saat  kekuasaan Orde Baru, dimana terjadi perubahan Platform dari Nasionalis menjadi Nasionalis anti PKI , Pancasilais dan demokrasi terpimpin. 

Banyak kalangan awam kurang mengerti tapi Itulah kenyataannya Karena semua harus sejalan dengan kekuasaan Orde Baru. 

Loyalitas itu dibangun sejak seseorang masuk tentara bahkan seorang yang akan menyandang perwira tinggi terutama yang sudah menimba ilmu diluar Negeri harus Masuk lagi Sesko TNI dan Lemhanas untuk menjamin loyalitasnya terhadap Orde baru. tidak sampai disitu masih Ada Pola screening dan Dewan Pertimbangan Jabatan yang harus diketahui Presiden bila seseorang akan memegang jabatan strategis .

Ok saya tidak akan membahas Hal itu terlalu jauh hanya menggambarkan begitu kuatnya pengaruh Orde Baru di TNI.

Bisa dibayangkan sosok Jokowi yang tidak Pernah menjadi tentara tiba-tiba menjadi Panglima tertinggi di Negeri ini.

Ketika beliau  menjadi Presiden dia mengangkat Jendral Gatot Nurmantyo (GN) menjadi Panglima TNI.

Hal tersebut sangat diluar dugaan karena Gatot adalah Jendral yang dekat dengan para lawan politik Jokowi apalagi seharusnya menjadi jatah TNI AL bukan AD tapi itu adalah hak Prerogatif  presiden .

Ketika Gatot menjadi Panglima TNI munculah rumor bahwa kekuasaan Jokowi diramalkan tidak akan sampai selesai akhir masa jabatannya , ada yang bilang tak akan sampai 3 tahun terlebih MenkoPolhukamnya adalah

Laksamana Purn Tedjo Edhy Purdijatno  adalah pesanan dari JK yang belakangan ternyata dekat dengan Cendana.,

Kita tentu ingat manuver  GN ketika menjadi Panglima TNI dari mulai isyu PKI bangkit hingga menuduh Polri membeli senjata ilegal dan berindikasi melaksanakan Kudeta alasan-alasan tersebut adalah langkah Panglima TNI untuk mendapatkan mandat untuk menggerakkan pasukan tapi tak pernah berhasil (Pakde dilawan 😂).

Akhirnya diketahui pemasok senjata ilegal itu adalah dari 3 jendral yang merupakan  lawan-lawan politik Jokowi ,yaitu Mayjen Pur  Kivlan Zen, Mayjen Pur. Soenarko  dan mantan Kapolda Metro Komjen Purn. Sofyan Jacob yang pada akhirnya menjadi tersangka Makar.

Bisa dibayangkan jika mandat itu didapat bertepatan dengan Gerakan 212, GN mungkin  akan jadi Presiden 😂.

Akhirnya saya faham.kenapa Jokowi menunjuk GN sebagai Panglima TNI , rupanya beliau Ingin mereformasi Angkatan Darat, GN lebih mudah dipantau karena tanggung jawabnya langsung dibawah Presiden, kemudian mengangkat Mulyono yang relatif tidak banyak bermanuver  sebagai KASAD dan mengangkat orang kepercayaannya Andika Perkasa sebagai Dan Paspampres. 

Ketika muncul polemik pengangkatan Kapolri seharusnya Budi Gunawan yang dijatuhkan oleh KPK (yang saat itu Juga berpihak kepada lawan politiknya ) BG akhirnya menjadi Kepala BIN tentu jabatan yang dekat dengan presiden sambil berjalannya waktu mengorbitkan Tito Karnavian menduduki posisi Kapolri , kemudian Jokowi mengganti semua Direktur Badan Intelejen ABRI. (Hal ini disesali GN pada saat deklarasi KAMI🤣).

Saya mulai berpikir ini adalah strategi jitu dimana ruang lingkup GN tidak akan leluasa , tidak lama kemudian  Jokowi  mereshufle kabinet dengan mengganti Tedjo dengan Wiranto .

Hmm sebuah langkah cerdas! Dalam jangka waktu 3 tahun beliau berhasil mereformasi Angkatan Darat dengan orang-orang dekatnya.Untuk Angkatan Udara seperti Kita ketahui KASAU saat itu adalah Marsekal Hadi Tjahjanto adalah orang dekat Jokowi begitupula dengan Angkatan Laut tidak begitu ada permasalahan.

Ketika peristiwa 212 GN tidak bisa leluasa mengorganisir pasukan TNI dan mandat menggerakkan pasukan tetap Ada pada presiden karena dia dikelilingi orang dekat Jokowi sehingga walaupun gerakan tersebut mampu melengserkan Ahok tapi tidak mampu melengserkan Jokowi walaupun dibantu kekuatan financial dan politik yang sangat kuat pada saat itu. 

Yang pada akhirnya sebelum Pemilu 2019 GN digantikan oleh Hadi Tjahjanto., sebuah langkah matang yang sangat terencana dengan baik dan GN pun Tak mampu melakukan manuver apapun walaupun bersebrangan secara politik dengan Jokowi.

Tito Gatsu.

HTI MEMBUAT SEJARAH PALSU

 Guru Besar Ilmu Sejarah UIN Syahid: Tidak Ada Jejak Khilafah di Nusantara 

Guru besar Ilmu Sejarah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra menyebut bahwa di Indonesia, tidak ada jejak khilafah seperti yang dinarasikan oleh kelompok pendukung Khilafah Islamiyah ala Taqiyyuddin An-Nabhani, yakni Hizbut Tahrir.

“Ada film Jejak Khilafah di Indonesia. Apa betul ada? Saya bilang, ya nggak ada,” kata Azyumardi dalam webinar bertemakan “Relasi Agama dan Negara : Fiqih Siyasah dan Siasat Politik”, Jumat (21/8/2020).

Ia menyebut bahwa film Jejak Khilafah di Nusantara yang digarap oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebut adalah upaya pembuatan sejarah yang dipaksakan

“Kalau ilmu sejarah itu kita tidak boleh membikin-bikin fakta. Fakta yang gak ada dibikin sendiri, misal ada khilafah bagian dari Indonesia, bagian dari kerajaan Demak, bagian dari kerajaan Mataram, kerajaan Aceh itu bagian dari khilafah utsmani atau khilafah abasiyah. Nggak betul itu,” tegasnya.

Rektor UIN Syarif Hidayatullah periode 1998-2006 itu mengatakan, bahwa Jejak Khilafah di Nusantara karya HTI adalah upaya memanipulasi sejarah yang dibuat seromantis mungkin untuk mengelabuhi masyarakat yang tidak paham sejarah.

“Mana ada jejak khilafah dengan Indonesia. Abasiyah itu bukan khilafah itu dinasti. Umayah juga dinasti, Otoman juga dinasti. Ini terjadi manipulasi fakta dan diromantikkan saja,” jelasnya.

Selain itu, cendekiawan muslim Indonesia itu menyampaikan bahwa kelompok pengasong khilafah itu akan terus mempropagandakan bahwa Khilafah adalah solusi dari segala solusi persoalan dunia. Bahkan untuk urusan Covid-19 saja, ia menyebut bahwa kelompok pengusung Khilafah akan menyatakan jika solusi terbaik adalah ketika sistem pemerintahan di Indonesia diubah menjadi Khilafah ala mereka.

“Seolah-olah yang bisa menyelesaikan adalah Khilafah. Semua selesai dengan syariat khilafah, seolah Covid-19 bisa selesai kalau Negara Indonesia diubah jadi Khilafah. Saya bilang ini menyesatkan,” tegasnya.

Untuk membendung narasi propaganda untuk mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi negara Islam berbasis Khilafah Islamiyah ala Taqiyyuddin An-Nabhani yang dipromosikan oleh Hizbut Tahrir, adalah dengan menegaskan regulasi yang ada. Apalagi Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Ormas yang bisa membentengi Indonesia dari gerakan yang merongrong Pancasila.

“Kalau ada yang memprovokasi menolak NKRI dan hukum-hukum di Indonesia, maka harus ditindak tegas orang-orang kayak begitu. Kan UU Ormas sudah ada. Bagaimana membangun PP untuk bisa ditindaklanjuti,” tutupnya. ( Copas dari media NU )

https://inisiatifnews.com/islampad/2020/08/21/73053/ada-jejak-khilafah-di-nusantara-azyumardi-azra-ya-nggak-ada

Ada apa Din samsudin pidato tenatang kilafah di HTI ?

 Kenapa Din Syamsudin dan kelompoknya selalu bersebrangan dengan pemerintah?

Niat Din bersama kelompoknya untuk mengganti sistem pemerintahan dengan seleranya sendiri, yakni khilafah itu, tidak menutup kemungkinan akan nyata adanya.

Beberapa saat yang lalu  bersangkutan membahas tentang pemakzulan presiden dari perspektif di luar ketentuan yang sudah berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

 

Kemarin “Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia” yang digagas oleh Din Syamsuddin, Said Didu, Rocky Gerung, Refly Harun, Rizal Ramli dan beberapa tokoh lain yang selama ini selalu saja berseberangan dengan pemerintahan Jokowi.

Adapun tujuan atau misi dari KAMI adalah sesuai dengan namanya yakni menyelamatkan Indonesia. Dari poin ini tentu saja timbul pertanyaan, apakah Indonesia sedang dalam ancaman sehingga memerlukan misi penyelematan?

Saya kira tidak. Adapun ancaman yang sedang dialami Indonesia saat ini adalah hoax, narasi provokatif, fitnah, intoleransi, paham radikal dan penghinaan kepada simbol negara.

Jika beberapa ancaman tersebut yang menjadi alasan terbentuknya KAMI, maka saya kira itu tidak mungkin. Kenapa? Karena, orang-orang yang selama ini menyebarkan hoax, sering menyampaikan narasi provokatif, memasarkan paham radikal, melakukan intoleransi dan memfitnah simbol negara adalah orang-orang yang menggagas KAMI itu sendiri.

saya berusaha untuk seoptimis mungkin. Bisa jadi ada hal lain, selain ancaman tersebut di atas yang kemudian bisa menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa ini. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang menggagas KAMI ini bisa menyelamatkan bangsa ini ketika dihadapkan dengan sebuah ancaman? Saya kira juga tidak.

Kenapa? Karena, orang-orang yang menggagas KAMI adalah sebagian besar di antara mereka pernah diberikan kesempatan dan dipercayakan untuk mengambil bagian dalam hal membantu pemerintah untuk menjalankan roda kegiatan pemerintah.

Pertama, Refly Harun. Di tahun 2018, Refly Harun pernah dipercayakan untuk mengisi posisi jabatan Komisaris Utama di PT. Pelindo I yang berada di bawah naungan BUMN dan berakhir dengan pemecatan di bulan April 2020.

Selanjutnya, Said Didu. Tahun 2015, Said Didu pernah mendapat kesempatan untuk mengisi jabatan Komisaris perusahaan PT. Bukit Asam yang juga merupakan anak perusahaan BUMN dan berakhir dengan pemecatan di bulan Desember 2018.

Rizal Ramli. Di tahun 2015, Rizal Ramli diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di Kabinet Kerja Jokowi-JK kala itu. Dan berakhir dengan pemecatan di tahun 2016.

Adapun alasan pemecatan mereka adalah karena mereka gagal dan tidak bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan/amanah yang telah dipercayakan pemerintah kepada mereka, maka pada akhirnya dengan terpaksa pemerintah mengambil keputusan pemecatan.

Mengingat jejak karir mereka yang semuanya berakhir dengan pemecatan, apakah mereka memiliki kapasitas untuk menyelematkan bangsa ini ketika dihadapkan dengan sebuah ancaman? Maaf, saya tidak yakin.

Lalu siapa lagi dari penggagas KAMI yang bisa diharapkan untuk menyelamatkan bangsa ini dari ancaman? Rocky Gerung dan Din Syamsuddin?

Rocky dan Udin itu beda tipis, ibarat pinang dibelah dua. Mereka sama-sama memiliki tingkat kebencian yang luar biasa kepada Jokowi. Tak jarang fitnah dan hinaan bahkan makian mereka alamatkan kepada Presiden Jokowi yang jelas-jelas itu tidak wajar dilakukan oleh siapapun terhadap simbol negara.

Jadi, kalau keduanya yang diharapkan untuk bisa menyelamatkan negara ini dari sebuah ancaman, maka saya kira itu pemikiran yang keliru. Bagaimana mungkin mereka bisa menyelamatkan negara, jika simbol negara saja tidak bisa mereka hargai?

Artinya, sampai di sini bisa disimpulkan bahwa alasan terbentuknya KAMI bukanlah karena ada ancaman serius yang akan menimpa bangsa ini. Tapi KAMI terbentuk karena alasan lain. Adapun dalil asumsinya, karena KAMI terbentuk dari hasil pemikiran orang-orang yang selama ini sakit hati kepada pemerintah.

Apakah itu hanya secara kebetulan saja? Saya kira tidak!!

KAMI sengaja dibentuk sebagai wadah untuk mengekspresikan kebencian terhadap Presiden Jokowi dan pemerintah. Dengan menghalalkan segala cara, tak peduli itu hoax atau fitnah yang penting tujuan mereka untuk menghancurkan bangsa ini dan menjatuhkan Jokowi tercapai.

Hal ini juga tentu saja menjadi catatan penting bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa ancaman yang sesungguhnya adalah kini sudah ada di depan mata yakni sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai tim penyelamat Indonesia.

Jadi, jangan pernah membiarkan mereka merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini yang telah dijaga, dibina dan dirawat sehingga mampu bertahan selama sekian puluh tahun lamanya. Indonesia adalah rumah kita, jika diganggu maka diam bukan pilihan yang tepat. Ayo kawan, mari kita lawan!!

Sampai disana paham ya Akhi & Ukhti ..!!!

KAMI ITU PELAWAK POLITIK

KOALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA (KAMI) VERSI DIN SYAMSUDIN

Apa yang terpikir saat Din berbicara tentang pemerintahan Jokowi dan yang hadir adalah Rachmawati Soekarnoputri, Rizal Ramli, Gatot Nurmantyo, Abdullah Hehamahua, Kwik Kian Gie, Bachtiar Chamsyah, MS. Kaban, Said Didu, Ichsanuddin Noorsy, dan M. Hatta Taliwang?

Bagaimana seandainya Grace Natalie, Najwa Shihab, Yenny Wahid, Alamanda Shantika, Veronica Tan, Fadly Amran, Adnan Purichta Ichsan, Dimas Okky Nugroho, Emil Elistianto Dardak, Sabrang Mowo Damar Panuluh, Chitra Subyakto, Tsamara, Nicholas Saputra, Nia Dinata, Agnes Monika, Chelsea, Melati Wijsen, hingga Isabel Wijsen berkumpul dan ngobrol tentang kebangsaan?

Kelompok yang satu adalah tentang hasrat menggebu namun encok, hipertensi, diabetes, prostat hingga asam urat mengganggu dan satu kelompok yang lain adalah tentang kinyis-kinyis?

Kelompok yang satu bicara tentang betapa hebatnya masa lalu dan kelompok yang lain tentang rasa optimis menyambut dan mempersiapkan masa depan?

Sudahlah...,alam tidak dapat dilawan. 

Waktu tak akan berjalan mundur. 

Ada hukum yang demikian berkuasa dan kita hanya harus menerima itu sebagai kodrat.

Menjadi orang berumur bukan hukuman tapi anugerah. 

Namun ketika menjadi tua dan hasrat justru makin menggebu melampaui nalar, hanya akan menjadikan cibiran. 

Apalagi yang dibicarakan adalah kebencian. 

Sudah bukan masanya. Hati-hati dengan jantung anda gaes...

Menjadi berumur dan kemarahan masih dipelihara demi hasrat dan benci tak pernah usai, halusinasi adalah tentang realitas yang alan menempel dalam dirinya. 

Merasa bisa lompat setinggi langit, apa daya kaki tak nurut.

Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengingatkan kita pada KAMI dan KAPPI?

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) adalah tentang TRITURA, Tiga Tuntutan Rakyat. 

Adalah cerita tentang rasa ingin membawa nostalgia pada saat tuntutan pembubaran PKI tahun 1966 oleh para pemuda saat itu. 

Kita seolah diajak sepaham bahwa situasi saat ini tidak berbeda dengan tahun 1966.

Nah..Nostalgia kan? 

Bedanya yang ini Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan yang lain adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa. 

Yang satu tentang nostalgia atau "reuni" yang menjadi trend bagi kalangan tua, yang lain tentang Mahasiswa. 

Beda dong orang tua dan mahasiswa?

Nostalgia adalah tentang emosi masa lalu yang kembali ingin di rasakan dan kalau bisa, di ulang kembali. 

Sama-sama menggunakan  nama KAMI, sama-sama memaknainya sebagai bentuk protes.

Beda? 

Ya jelas beda laahh!! Yang satu kinyis kinyis yang lain encok. 

Yang satu tentang nilai perjuangan demi masa depan mahasiswa dan anak muda saat itu, yang lain hanya tentang rasa tak puas karena tak mendapat posisi dan kemudian seolah ingin membawa suasana PKI pada pemerintahan saat ini.

Ga percaya? 

Googling saja! 

Siapa pecatan, siapa tak mendapat kerjaan, pada kelompok itu. 

Salahkah bila ini adalah tentang barisan sakit hati dan tentang rasa tak puas karena tak mendapat tempat?

Mereka menjadi tua sekaligus menjadi "halu" karena rasa tak pernah puas? 

Tak kenal kata berhenti untuk kekuasaan, tak kenal apa itu tongkat estafet?

"Halu" sudah menetap, tak ada lagi ruang bagi kebenaran versi yang lain. 

Orang-orang tua seperti ini, biasanya menjadi "koppig" (Belanda sulit diajak diskusi, maunya menang sendiri).

KAMI dan KAPPI adalah tentang ingatan masa lampau dimana PKI harus dibubarkan. KAMI, mereka hidupkan kembali, demi halusinasi. 

Dengan menggunakan istilah KAMI, harapan demo luar biasa besar seperti pada tahun 1966 akan kembali terulang.

"Beneran "halu" bukan?"

Dulu, Tritura adalah tentang tiga tuntutan rakyat yang di gaungkan oleh KAMI dan KAPPI atas rasa tak puas terhadap pemerintahan Soekarno. 

Mereka menuntut,

1.Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya

2.Perombakan kabinet Dwikora

3.Turunkan harga pangan

Hari ini tiga tuntutan mereka adalah

1. "Menyelematkan Indonesia adalah menyelamatkan jutaan keluarga yang menderita karena kepala keluarga terpaksa berhenti bekerja dan harus berada di rumah, sementara kebutuhan bersama keluarga sangat tergantung kepada penghasilan hari itu," 

2. Menyelematkan Indonesia, adalah menyelamatkan jutaan anak-anak bangsa generasi masa depan yang tidak dapat belajar secara normal.

3. "Menyelamatkan Indonesia adalah menyelamatkan negara besar ini dari oligarki, kleptokarasi, politik dinasti yang bahkan dengan segala keangkuhan melabrak UU yang sudah ada dan melanggar konstitusi UUD 1945,".

"Ho'oh...,ga salah, halu..!!"

Angka pengangguran bertambah pada situasi dunia kacau seperti saat ini bukan tentang bodohnya pemerintah Indonesia. 

Jumlah pengangguran di negeri super duper, penguasa dunia itu telah meningkat menjadi 14,7%, sementara sampai dengan awal Juli ini Indonesia juga mengalami peningkatan menjadi 8,5% dan dikhawatirkan akan menjadi 10%. 

Paling tidak, Amerika kalah pintar to dalam menangani masalah pengangguran akibat Covid-19 ini? 

Masa panjenengan semua bukan malah apresiasi?

Masalah sekolah online, namanya juga ga ada satupun negara pernah mengalami bencana seperti ini, adakah negara yang lebih sempurna dan tak bercacat? 

Selalu tentang trial dan error yang sedang sama-sama kita uji cobakan demi sesuatu yang lebih baik.

Tentang praktik oligarki, kleptokrasi dan politik dinasti, beliau-beliau ini sudah jauh lebih paham, lha wong jaman orde baru saja mereka rata-rata adalah orang yang makmur to? 

Gak percaya, googling saja! 

Gitu aja kok repot!!

Kalau masalah Gibran yang lagi nyalon wali kota contohnya, emang mbak Tutut diangkat jadi mentri dalam kabinet bapaknya, beneran ga ada yang ingat?

Sekali lagi, para pini sepuh ini suka pura-pura lupa. "Jangan sering-sering begitu pak, bu..., jenengan sudah pada tua semua loh!"

"Pelupa itu bawaan hidup, gak usah ditunggu pasti juga datang. 

Mumpung sekarang belum pada pikun, harusnya jangan malah main yang gituan, main pura-pura lupa! 

Jadi pelupa beneran aja!"

Yang jelas, mencoba mengembalikan Indonesia saat ini dengan menggambarkan narasi sebutan KAMI agar kita semua menengok pada peristiwa 1966, jelas jauh panggang dari api. 

Usaha sia-sia tentang makna PKI yang juga telah dilarang oleh pemerintahan saat ini. 

"Jayus" banget, anak sekarang bilang.

Penggambaran kapal besar Indonesia telah goyang dan hampir karam, maka perlu anak-anak bangsa bangkit bersama untuk penyelamatan, seperti yang diutarakan pada pertemuan itu, jelas salah makna.

Yang namanya kapal diatas air, dijamin pasti goyang to pak? 

Kecuali lagi diatas dock. 

Namun berarti malah rusak namanya. 

Tidak bergerak atau statis. 

Indonesia jauh dari kata statis, paling tidak, diantara 185 negara yang terdampak bencana, menurut World Bank, Indonesia bersama China dan India adalah tiga negara yang dianggap paling cepat recovery. 

Yakin jenengan semua lebih pintar dibanding orang-orang di lembaga besar itu?

Yang jelas, kapal besar bernama Indonesia yang dinahkodai Bapak, Ir. Joko Widodo, memang harus goyang-goyang. 

Kalau goyang doang, berarti kapal itu nyangkut dan tidak lagi bisa bergerak. 

Goyang-goyang, bergerak ke kanan, kadang kekiri, dan kemudian melaju, menembus topan dan badai,  ya memang kapal dimanapun seperti itu to?? 

Inilah "halu" dalam artian menyedihkan. 

Para pini sepuh yang seharusnya bicara hal baik, justru terjebak dalam jebakan yang dibuatnya sendiri. 

Bagi saya, jauh lebih enak mendengar debat Grace Natalie, Najwa Shihab, Yenny Wahid, Alamanda Shantika, Veronica Tan, Fadly Amran, Adnan Purichta Ichsan, Dimas Okky Nugroho, Emil Elistianto Dardak, Sabrang Mowo Damar Panuluh, Chitra Subyakto, Tsamara, Nicholas Saputra, Nia Dinata, Agnes Monika, Chelsea, Melati Wijsen, hingga Isabel Wijsen.

Ketika mereka berkumpul dan ngobrol tentang kebangsaan dan masa depan, mereka tidak terpancing nostalgia masa lalu, apalagi pamer tentang kehebatan masa lalunya.

Tidak, mereka tidak senang dengan ungkitan masa lalu. Kehebatan mereka terletak dan ada pada masa depan. 

Mereka akan bicara tentang masa depan negeri ini.

Tak salah bila Najwa Shihab pernah berkata, yang jelas anak-anak muda tersebut sepertinya adalah mereka yang percaya pada kekuatan dirinya, tidak gampang terhasut oleh berita dusta, punya kegigihan untuk mau mencoba, bukan tipe yang takut gagal, dan sangat-sangat peduli dengan lingkungan.

Itulah kenapa saya lebih senang dan berharap banyak dari yang kinyis-kinyis itu dibanding para pini sepuh.  

Anda?

.

.

.

RAHAYU

Karto Bugel

https://www.gelora.co/2020/08/din-syamsuddin-kapal-besar-bernama.html?

m=1

PP 17 TAHUN 2020 ASN

Disela Kabar Gembira Cairnya Tunjangan dan Gaji ke-13, PNS Dibuat Kalang Kabut Soal Peraturan Baru Pemerintah yang Mudah Melakukan Pemecatan

 

hype_grid_id

Author

+ IKUTI

GridHype.ID - Belakangan ini santer beredar kabar mengenai tunjangan dan gaji ke-13 yang akan diterima olah para PNS.

Namun siapa sangka di tengah kabar baik tersebut, aparatur sipil negara juga dihadapkan dengan suatu kondisi yang menyeramkan.

Pasalnya, meski diiming-imingi dengan tunjangan yang besar, para PNS pun memiliki peluang untuk mudah dipecat.

Lewat sebuah peraturan baru, kini PNS akan semakin mudah untuk diberhentikan bahkan dengan cara yang tidak hormat.

Sebuah kondisi yang berbeda dengan zaman dahulu di mana terkadang PNS bisa 'kebal' dari pemecatan meski melakukan berbagai pelanggaran.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.

Perubahan tersebut menyoroti aturan soal cuti hingga pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) di instansi pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono menjelaskan dalam PP No. 17/2020 tersebut terdapat sejumlah perubahan, termasuk guru dan dosen yang mendapat cuti tahunan.

"Ada perubahan PP 11/2017 ke PP 17/2020, kalau masalah cuti hal yang baru guru dan dosen mendapat cuti tahunan yang sebelumnya tidak mendapatkan," ujarnya pada Kompas.com, Rabu (29/7/2020).

Hal tersebut diatur dalam pasal 315, yakni bagi PNS yang menduduki jabatan guru dan dosen berhak mendapat cuti tahunan. Dia menjelaskan, cuti tahunan yang didapatkan adalah 12 hari.

Cara mendapatkannya dengan mengajukan ke pejabat pembina kepegawaian di instansinya.

"Atau bisa juga ke pejabat yang mendapat delegasi wewenang untuk memberikan cuti tahunan," katanya lagi.

Cuti sakit

Selain itu, ada sedikit pembaruan juga mengenai cuti sakit PNS. Paryono mengatakan sebenarnya aturan soal cuti sakit sudah ada pada aturan sebelumnya.

Hanya saja di peraturan baru, PNS yang sakit satu hari boleh mengajukan cuti sakit.

Di PP lama, imbuhnya tidak lebih dari 1 hari. Hal tersebut disebutkan pada pasal 320.

Yakni PNS yang bersangkutan selain mengajukan permintaan secara tertulis juga melampirkan surat keterangan dokter, baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki izin praktik.

Dalam surat keterangan dokter tersebut harus memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.

Saat disinggung terkait cuti sakit yang didapatkan, menurutnya hak atas cuti sakit bisa dilihat di pasal 320, yakni waktu paling lama 1 tahun.

Jika sudah mencapai batas waktunya, dan PNS yang bersangkutan masih sakit, maka perlu diperiksa oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

"Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan itu PNS belum sembuh dari penyakitnya, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit," imbuh dia.

Kendati demikian, PNS yang bersangkutan juga mendapat uang tunggu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pemberhentian

Sementara itu mengenai pemberhentian PNS di PP No. 17/2020 ada 3 hal pokok, yakni:

1. Pemberhentian PNS dengan tidak hormat

Menurut pasal 250, PNS diberhentikan tidak hormat apabila:

Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

2. Wajib mengundurkan diri

Sementara itu menurut pasal 254, PNS wajib mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai: Calon Presiden Wakil Presiden Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gubernur Wakil Gubernur Bupati/Wali Kota Wakil Bupati/Wakil Wali Kota

Sementara itu bagi PNS yang mengundurkan diri seperti pada kasus di atas akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

Akan tetapi bagi PNS yang melanggar kewajiban di atas akan diberhentikan secara tidak hormat.

Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon presiden atau jabatan lainnya seperti disebut di atas.

3. PNS jadi tersangka

Terakhir, terkait PNS yang menjadi tersangka, dalam pasal 280, PNS diberhentikan sementara sejak PNS ditahan.

Pemberhentian itu bukan pada akhir bulan sejak ditahan, tapi sejak yang bersangkutan ditahan, langsung dihentikan sementara.

Artikel ini telah tayang di GridPop.ID dengan judul Jumlah Tunjangan yang Didapat Bikin Tergiur, PNS Dibuat Was-was dengan Peraturan Baru yang Buat Anggotanya Mudah Dipecat, Berikut Penjelasannya!