Ditemukan 3 jasat bergandengan tangan air Asia

Hari ini tanggal 30 Desember 2014 jam 20.00 basarnas sudah memastikan 100/% penemuan barang barang di laut 150 km dekat pangkalan mbon adalah barang milik air Asia yang hilang kontak 3 hari yang lalu dalam perjalanan dari bandara Surabaya menuju Singapura.Basarnas memastikan sudah mengevakuasi 3 Jenasah yang terapung di lautan.karena keganasan cuaca maka malam ini tiga kri,satu kapal basarnas,satu kapal bantuan Singapura dan satu kapal penelitian kita berada di titik nol pencarian untuk melakukan evakuasi.karena cuaca ombak yang mencapai ketinggian antara 2-3 M maka basarnas menerjunkan 3 tim dari pasukan kusus angkatan laut untuk melakukan edentifikasi keberadaan badan pesat air Asia secara tepat.Untuk melakukan tugas mulia itu kepala basarnas terus memantau terus bahkan menit demi menit kepala basarnas memberi perintah kepada kapal kapal yg berada di titik nol.dan malam ini Presiden jkw langsung datang ke krisis Center di Surabaya untuk menemui keluarga korban dan Presiden memberikan harapan bahwa semua penumpang akan di evakuasi sampai ke surabaya.3 Jenasah yang sudah dapat di evakuasi sekarang berada di atas kapal perang RI dan basarnas belum bisa menentukan siapa nama nama Jenasah itu.

Sikap Hamdan Sulfa apakah negarawan

Jimly: Saya Bisa Rasakan Pahit Getirnya Perasaan Hamdan Zoelva

Kamis, 25 Desember 2014,

Antara

Advertisement

Ketua Majelis Sidang yang juga Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie memimpin jalannya sidang sengketa Pilkada Tangerang dengan agenda pembacaan putusan di Jakarta,

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie mengungkapkan dirinya bisa mengerti langkah yang ditempuh Ketua MK Hamdan Zoelva yang tidak akan mengikuti wawancara tahap I seleksi calon Hakim Konstitusi.

amdan juga sebelumnya menyampaikan keberatannya kepada presiden terkait ditunjuknya Refly Harun dan Todung Mulya Lubis sebagai anggota Panitia Seleksi.

"Sebagai pribadi, saya bisa rasakan pahit getirnya perasaan teman-teman di MK terutama Hamdan Zoelva yang mencalonkan diri lagi," kata Jimly, Kamis (25/12).

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut menilai, sikap yang ditunjukkan Hamdan merupakan perasaan pribadinya. Menurut Jimly, posisi yang sama pernah dilaluinya saat masa jabatannya sebagai Ketua MK berakhir pada 2008 lalu.

"Saya merasakan waktu sudah jadi ketua MK saya tidak akan mau daftar lagi. Saya sudah niat lima tahun saja, tapi di akhir saya diminta teman-teman di DPR mendaftar lagi," ujarnya.

Perbedaannya, lanjut Jimly, saat itu tidak ada pansel seperti saat ini. Ketika Hamdan memutuskan mendaftar lagi sebagai hakim Konstitusi, menurutnya, dia berstatus sebagai calon hakim baru yang harus diperlakukan sama dengan calon lainnya.

Namun, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu memaklumi sikap Hamdan memilih tidak mengikuti lanjutan tes yang dilakukan pansel. Sebagai Hakim Konsitusi sekaligus ketua Mahkamah yang masih menjabat tentunya ada perasaan dan pertimbangan lain untuk tidak mengikuti tahapan tersebut.

"Tapi itu pribadi, unsur privat dari Hamdan Zoelva.Bukan dia sebagai ketua MK, karena MK tidak boleh punya perasaan," ungkap Jimly.

PSSI ternyata banyak hantunya

Menpora Ditantang untuk tak Kasih Rekomendasi Penyelenggaraan ISL 2015

Menpora Imam Nahrawi.

 Ketua Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), Noor Amman, menantang Menpora, Imam Nahrawi untuk memanfaatkan wewenangnya secara tegas. BOPI, kata Noor, bahkan siap jika harus tidak memberikan izin untuk gelaran Indonesia Super League (ISL) pada kompetisi musim depan. Digelarnya kompetisi ISL, kata Noor, tidak akan terlaksana tanpa rekomendasi dari BOPI.

"Jika Menpora meminta untuk itu, kami siap untuk tidak merekomendasikan izin ISL musim depan," ujar Noor Amman saat menghadiri diskusi sepak bola di FISIP Universitas Indonesia, Depok, Kamis (18/12).
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, dinilai Amman, memiliki wewenang kuat untuk mengambil bagian dalam persoalan yang terjadi di tubuh sepak bola Indonesia. Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional hingga Undang-Undang Tindak Pidana Suap, di antaranya mampu menjadi payung hukum untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk investigasi soal mafia sepak bola.

Ia mengatakan yang dibutuhkan Menpora hanya memilih langkah strategis untuk bisa memainkan perannya secara elegan. Menurut Noor, mengatasi PSSI bukanlah hal yang rumit. "Jangan gunakan peluru meriam untuk membunuh seekor nyamuk," ujar Noor yang kemudian mendapat sambutan meriah dari para peserta diskusi yang hadir.

KAPAL PENCURI IKAN DI TANGKAP.

Menghukum Pencuri Ikan

Siasat Nakhoda Palsu dan Kisah Tegang Penangkapan Kapal Asing Pencuri Ikan

Ambon - TNI Angkatan Laut berhasil menangkap 8 kapal ikan ilegal di perairan Indonesia. Menurut mereka, proses penangkapan itu tak mudah. Sebab, kapal-kapal itu tergolong besar dan punya kemampuan melawan. Butuh strategi khusus dalam penanganannya.

Delapan kapal asing yang ditangkap di Arafura adalah kapal Century 4, Century 7 asal Thailand berbendera Papua Nugini, kapal asing eks China berbendera Indonesia yakni KM Sino 15, KM Sino 26, KM Sino 36, KM Sino 33 dan KM Sino 27.

"Arafura itu tantangannya besar. Menangkap delapan itu sebuah kebanggaan, padahal tim TNI AL hanya ada dua kapal," kata Danlantamal IX Laksma TNI Arusukmono Indera Cahya saat bertemu dengan Satgas Illegal Fishing di kantornya, Jumat (19/12/2014).

Arusukmono pun bercerita soal proses penangkapan. Menurutnya, saat penangkapan kedelapan kapal itu dibutuhkan strategi penyergapan yang matang. Tidak bisa datang tiba-tiba ke lokasi tanpa didukung kekuatan yang tepat. Bilah salah perhitungan, bisa jadi para pencuri ikan itu melawan dan melukai pihak TNI.

"Mereka juga kecepatannya kencang-kencang, jadi posisinya loncat-loncat," terangnya.

Tim yang mengejar para pencuri ikan itu berasal dari Gugus Keamanan Laut dan Gugus Tempur Laut TNI AL. Kapal TNI AL KRI Abdul Halim Perdanakusuma awalnya mendeteksi sejumlah kapal tengah melakukan pencurian ikan secara illegal di wilayah perairan Arafura saat berpatroli di perairan tersebut dua pekan lalu. Kapal itu kemudian melakukan pengejaran dan menangkap 2 kapal berbendera Papua Nugini pada 7 November dan besoknya kembali menangkap 6 kapal eks China.

KRI Abdul Halim Perdanakusuma sempat mengeluarkan tembakan peringatan karena kapal-kapal pencuri ikan ini mencoba kabur saat dicegat. "Kami hampir ditabrak juga itu. Sampai penembakan baru mereka berhenti," tutur Arusukmono.

DIRUT BUMN ORANG ASING

JK Beri Lampu Hijau Dirut BUMN Orang Asing

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno merekrut orang asing menjadi dirut BUMN menimbulkan kritikan dari berbagai pihak. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, perekrutan orang asing untuk menjadi dirut BUMN bukanlah hal yang baru.
"Itu bukan hal yang baru. Karena yang dibutuhkan bukan asing atau dalam negeri," kata JK saat di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12).
JK mengatakan orang yang tepat untuk menjabat sebagai dirut BUMN adalah orang yang memiliki keahlian dan orang yang profesional. "Tetapi suatu yang mempunyai keahlian tertentu baru profesionalisme," tambahnya.
Ia pun memberikan lampu hijau terhadap rencana Rini ini. Menurutnya, jika memang saat ini BUMN membutuhkan orang asing yang profesional untuk mengurusi BUMN, maka rencana ini dapat diwujudkan.
"Kalau ada yang memang kita kurang ya untuk kebutuhan ya tentu bisa saja, bisa saja. Belum tentu harus. Kayak di pertamina dulu banyak orang asing yang kerja," kata JK.
Seperti diketahui, Rini berencana akan merekrut orang asing menjadi dirut BUMN. Bahkan, rencananya ini pun telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perekonomian Sofyan Djalil. Menurutnya, langkah ini sangatlah wajar lantaran sejumlah negara lain juga melakukan hal yang sama.

5 SAYARAT ISLAH GOLKAR

Kubu Agung: 5 Syarat Islah dengan Ical Cs Hasil Munas Jakarta

Jakarta - ‎DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono bersikukuh atas 5 syarat yang diajukan jika DPP kubu Aburizal Bakrie menginginkan damai. Sekjen kubu Agung, Zainuddin Amali menyebut syarat itu adalah hasil Munas di Jakarta.
‎
"Itu keputusan Munas di kami. Jadi kalau toh juga itu ada komprominya ya harus dilaporkan lagi kepada yang putuskan itu (Munas -red)," kata Zainuddin di gedung DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (18/12/2014).

‎Menurut Zainuddin, meski kemungkinan untuk berdamai kecil, namun masih bisa dicapai karena perundangan resmi belum dimulai. Soal penolakan syarat dari kubu Ical, menurutnya baru pernyataan sepihak perorangan.

"Kita masih optimis (bisa damai). Itu kan belum sampai pada perundangan resmi, ini kan masih statement yang dimunculkan. Menurut saya kalau sudah duduk perundangan resmi, akan ada dinamika yang muncul," ujarnya.

Soal kapan pertemuan antar juru runding dimulai, Zainuddin belum mengetahui. Namun diharapkan secepatnya agar konflik internal ini segera reda.

"‎Saya belum tau (agenda perundingan), tapi yang jelas mereka harus siapkan agendanya, negosisasinya harus bertahap nggaka bisa langsung apa maunya kita," tegas anggota komisi III DPR itu.

Sebagaimana diketahui, 5 syarat yang diajukan yaitu (1) membubarkan KMP‎, (2) mendukung pemerintahan Jokowi-JK, (3) mendukung Perpu, (4) menolak pemilihan presiden melalui MPR; dan (5) menolak pemilihan pemilu legislatif dengan sistem proporsional tertutup.

Syarat nomor 1-3 ‎di atas tertuang dalam poin keputusan tentang rekomendasi Munas Golkar di Jakarta. Poin 4-5 sudah terakomodir dengan perubahan slogan 'Suara Rakyat Suara Golkar'.

TANAH LAPINDODI BELI PEMERINTAH

Jumat, 19 Desember 2014 , 06:04:00

Pemerintah Beli Tanah Lapindo Rp 781 Miliar

Tanggul titik 73 yang jebol karena tidak mampu menahan air hujan di tempat penampungan. Foto: Sugeng Deas/Jawa Pos/JPNN.com

jsyusyusdiono@yahoo.com

JAKARTA – Pemerintah akhirnya memastikan menalangi sisa ganti rugi untuk korban luapan lumpur yang menjadi tanggungan PT Lapindo. Dana Rp 781 miliar dibayarkan dari dana APBN tahun depan.

Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Joko Widodo mengadakan rapat dengan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menkeu Bambang Brodjonegoro. Gubernur Jatim Soekarwo dan Bupati Sidoarjo dikabarkan ikut serta.

”Diputuskan oleh rapat tadi, pemerintah akan membeli tanah itu Rp 781 miliar,” ungkap Basuki seusai rapat di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/12). Meski demikian, dia menambahkan, dana yang akan dikeluarkan pemerintah itu tidak hanya untuk luasan tanah senilai Rp 781 miliar itu.

”Tapi, Lapindo harus menyerahkan keseluruhan tanah yang ada di peta terdampak,” imbuh mantan ketua Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tersebut.

Basuki juga menyatakan, langkah pemerintah tersebut terpaksa diambil karena Lapindo menyatakan tidak memiliki kemampuan lagi untuk melunasi atau membeli tanah para korban yang belum terbayar. Dari total ganti rugi Rp 3,8 triliun, Lapindo hanya bisa mengganti Rp 3,03 triliun.

Pada kesempatan tersebut, dia juga menegaskan bahwa niat pemerintah tidak sekadar membeli tanah yang seharusnya menjadi tanggungan Lapindo. Namun, itu lebih pada keinginan untuk membantu masyarakat yang rumahnya terkena dampak lumpur tersebut.

”Para korban sudah delapan tahun menunggu ganti rugi itu,” tegasnya.

Dengan keputusan terakhir tersebut, pemerintah berharap BPLS bisa bekerja lebih baik dalam menangani lokasi lumpur. Khususnya, memperbaiki tanggul untuk mencegah dampak yang lebih luas lagi di luar peta terdampak.

Skemanya, Lapindo akan menyerahkan seluruh sertifikat tanah area terdampak kepada pemerintah. Bila dalam empat tahun dana Rp 781 miliar tidak dilunasi, tanah tersebut akan disita pemerintah.

”Saya kira itu (empat tahun, Red) cukup fair karena semangatnya adalah untuk rakyat. Saat ini tidak ada cara lain,” imbuh Basuki. (dyn/c6/end)

Nasehat sesepuh Golkar buat ARB

VIVAnews - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie telah mengumpulkan para sesepuh partai beringin di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta, Selasa 16 Desember 2014.

Aburizal, meminta mereka  memberi masukan terkait kisruh di internal Partai Golkar. Sebab, saat ini ada dua kubu yang tengah berebut kepengurusan. Mereka adalah kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono.

"Pertemuan itu kami melaporkan satu hal-hal yang ada perkembangan politik terkini, keadaan Partai Golkar dan apa-apa yang berkembang," kata Aburizal.

Selain itu, dia juga meminta saran bagaimana agar partai Golkar bisa kembali bersatu.

"Kami minta pada mereka saran dan pendapat agar dilakukan dengan baik, damai, tetapi tetap memperhatikan AD/ART dan UU partai polik dan keputusan partai lainnya," lanjutnya.

Sesepuh Golkar itu di antaranya, Soekardi, Irsan Sudiro, Irsyad Suhedi, Sri Rejeki. Sementara BJ Habibie tidak dapat hadir karena sakit.

Sementara petinggi partai Golkar yang hadir adalah Sekretaris Jenderal Idrus dan yang lainnya.

• 
• 

• 
• 
• 

Melihat dana kampaye Prabowo di Pilpres oleh icw

ICW sebut cukong dana Pilpres Prabowo bermarkas di Midplaza 2

Merdeka.com – 17 jam yang lalu

MERDEKA.COM. Koordinator monitoring anggaran dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas memaparkan hasil temuan sumber aliran dana kampanye pada pilpres 2014 bagi masing-masing capres-cawapres. Menurutnya, pendapatan belanja iklan kampanye Prabowo-Hatta Rajasa tidak wajar.

"Pendapatan belanja iklan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta, dinilai tidak wajar dan berbeda dengan pasangan Jokowi-JK. Sejumlah temuan kami bahkan ada yang menunjukkan, bahwa identitas penyumbang dana kampanye bagi Prabowo-Hatta itu hampir semuanya berasal dari pihak yang berkantor di Midplaza 2," kata Firdaus dalam ICW bertema 'Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemilu Presiden', di sebuah hotel di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (15/12).

Selain masalah anggaran, proses kampanye pemilu lainnya juga disesalkan oleh Firdaus, termasuk masalah kepatuhan akan agenda-agenda kampanye yang telah diatur oleh KPU dan Bawaslu RI sebagai penyelenggaraannya. Dirinya mengkritisi esensi dan konteks belum lengkap serta mendetail sehingga seluruh aturannya kerap menjadi bias.

"Ambiguitas iklan kampanye masih buram. Sebuah hal baru hanya bisa dilihat sebagai kampanye, jika di dalamnya ada pemaparan visi-misi dan ajakan untuk memilih. Namun yang terjadi di lapangan, perdebatan masih saja terjadi ketika penegakan hukum atas aturan pelanggaran kampanye, kerap tidak tuntas dalam pembuktiannya, apakah kegiatan tersebut merupakan bentuk kampanye atau bukan," kata Firdaus.

"Maka dari itu, penegakan hukum dan aturan terkait penyelenggara kampanye, nyatanya memang masih disibukkan oleh definisi kampanye itu sendiri, sehingga ke depannya KPU dan Bawaslu harus lebih detil dan teliti dalam mempersiapkan aturan yang jelas mengenai hal tersebut," pungkasnya.

Baca Berita Selanjutnya:
Dari Mekkah, Hatta sentil Ical gara-gara tolak Perppu Pilkada?
KMP dan KIH damai, Hatta Rajasa 'happy' banget
KMP dan KIH gelar pertemuan terakhir di rumah Hatta Rajasa
Hatta: Hak menyatakan pendapat DPR melekat, tak bisa dihilangkan
Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Follow us on Google+

Sumber: Merdeka.com

Pantasi sex pasangan suami istri

Cipether com.Sekali sepekan komunitas swinger melakukan pertemuan. Aktivitasnya mulai dari sekadar makan hingga mencari hiburan di sebuah klub malam daerah Jakarta Barat. Anggotanya dari berbagai kalangan, mulai pekerja kantor, pebisnis, hingga ibu rumah tangga.

Mereka berkumpul bukan hanya mengobrol. Namun bakal berakhir dengan bermain di atas ranjang. Di sana mereka akan bertukar pasangan. "Ada pertemuan rutin tapi tidak tentu," kata R, anggota komunitas swinger di Jakarta, kepada merdeka.com melalui pesan BlackBerry pekan lalu.

R bekerja di sebuah pusat perbelanjaan ternama di Jakarta Barat dan istrinya berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Karena penasaran, R menanyakan pekerjaan merdeka.com. Untuk meyakinkan, merdeka.com menyebut nama perusahaan raksasa.

Kemudian dia menanyakan detail pekerjaan perempuan dalam foto merdeka.com berikan. "Istri kerja di mana?"

Awalnya R tidak mau terbuka. Namun ketika merdeka.com berbicara soal bagaimana masuk ke dalam komunitas swinger, akhirnya dia mau menanggapi. "Kamu istrinya siapa?"

R mengaku bergabung dengan komunitas swinger untuk berfantasi seksual. Istri R mulanya menolak,namun setelah sekali mengikuti dia mengaku menikmati. Selama bergabung dengan komunitas ini R bilang baru empat kali bertukar pasangan. Itu dilakukan lantaran untuk bertukar pasangan perlu kesepakatan.

Kedua pasangan berbeda ikatan itu mesti sama-sama setuju dan tidak ada imbalan usai sama-sama berhubungan di atas ranjang. "Tidak ada bayaran," ujar R.

Anggota komunitas ini juga bukan sembarangan. Tidak ada yang memiliki pekerjaan sebagai pelacur atau gigolo. Kebanyakan dari mereka pekerja kantoran atau pengusaha. Alasan anggota komunitas swinger menolak menerima pelacur dan gigolo lantaran dua profesi itu rentan penyakit menular.

Mereka ogah dan selektif dalam menerima anggota. "Anggota kami bukan pelacur dan gigolo," tutur R.

Menjadi anggota komunitas ini juga belum tentu langsung bisa bertukar pasangan di atas ranjang. Perlu saling percaya dan tidak bisa sembarangan. Paling tidak setiap anggota bisa meyakinkan aman untuk bercinta dengan istri mereka. "Intinya sama-sama mau dan percaya," kata R.

Gosip Prabowo

Prabowo Disebut Pernah ke Kantor Gubernur Fahrurrozi

Advertisement TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur tandingan versi Front Pembela Islam (FPI), Fahrurrozi Ishaq punya kantor di Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 133, Tebet, Jakarta Selatan. Bangunan kantor tersebut adalah sebuah rumah tiga lantai. Di lantai dua terdapat tumpukan karung dan kayu, sedangkan lantai tiga belum selesai dibangun. Di atas pintu masuk utama terpampang tulisan 'Roemah Rakjat'. (Baca: Tetangga Gubernur FPI Lebih Suka Ahok karena...) Penjaga rumah tersebut, Abdul Rahman, menyatakan pemilik rumah bernama Umar Mohd. Al-Hamid. Umar adalah Presiden Direktur PT. Dejemas Jaya Hutan, yaitu perusahaan yang bergerak di bisnis kayu gaharu. Abdul menuturkan, pada Rabu, 10 Desember 2014, dia melihat Fahrurrozi datang bersama rombongan ke dalam rumah Umar. (Baca: Netizen: Fahrurrozi Gubernur FPI sampai Kiamat) "Di dalam rombongan ada Rhoma Irama dan pimpinan FPI Rizieq Shihab," kata Abdul saat ditemui Tempo, Jumat 12 Desember 2014. "Ada rapat gubernur rakyat katanya." (Baca: Gubernur FPI Sewot Soal Tunggakan Iuran Warga) Ridwan, 66 tahun, warga yang sehari-hari bekerja sebagai pencuci mobil di seberang rumah Umar tadi, mengaku tak tahu menahu jika rumah tersebut kini menjadi kantor gubernur tandingan, Fahrurrozi. "Saya malah baru tahu, kemarin sih memang ramai ada makan-makan," ujarnya. (Baca:Gubernur FPI Ngaku Pernah Jadi Penasihat Wapres) Warga lain, Yan sucipto, 70 tahun, juga mengaku tak tahu kalau rumah itu dijadikan kantor gubernur tandingan Fahrurrozi. Sepengetahuan Yan, sering kali lelaki berjubah putih dan bersorban masuk keluar rumah tersebut. "Saya pernah lihat Prabowo waktu Pilpres lalu datang. Habib Rizieq juga sering (datang)," kata warga Tebet Timur Dalam itu. "Sering ada pengajian, tabligh akhbar." (Baca juga:FPI Ogah Sebut Fahrurrozi Gubernur FPI)

Dua media partisan merusak jurnalisme

Cipether - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait mengakui terpecah belahnya parlemen menjadi dua kubu tak lepas dari peran media massa yang saat ini mempunyai kepentingan dalam partisipasi politik nasional.

Ara begitu disapa, juga menyayangkan sikap media massa mainstream yang terlalu berlebihan mendukung kebijakan pemerintah Jokowi-JK. Begitu juga sebaliknya, ada yang terus memforsir dan menentang pemerintahan.

"Seharusnya media itu menjadi kontrol publik," kata Ara di acara Seminar Nasional "Potret Komunikasi Politik Parlemen Republik Indonesia", di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu 13 Desember 2014.

Menurut dia, orang-orang yang berkecimpung di media massa sudah pasti ahli dalam hal komunikasi, termasuk bagaimana menyampaikan informasi yang berimbang dan bermanfaat untuk masyarakat. Namun peran media itu belakangan, mulai bergeser.

"Malah saat ini media massa banyak menjadi pemain politik baik langsung ataupun tidak," ujar Ara.

Masih terjadinya permainan politik di media massa saat ini, Ara menilai, media belum berjalan sebagai mana mestinya sebagai salah satu pilar demokrasi. Media lanjut dia, seharusnya mencerdaskan masyarakat dalam kerangka berdemokrasi di Indonesia.

Politikus muda PDIP itu berharap, media massa dapat berperan sebagai pilar demokrasi, terutama dalam menyebar luaskan berita yang seimbang dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

"Saya akui DPR terpecah belah, tapi saya bersama kawan-kawan (DPR) yang lain terus berjuang sedikit-sedikit untuk terus bisa dipercaya sama masyarakat," terang dia.

Duka Banjarnegara

CipeTher .Presiden Jokowi memantau langsung bencana longsor di Dusun Jemblungan, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jokowi memperhatikan proses evakuasi yang dilakukan petugas gabungan.

Jokowi tiba lokasi bencana, Minggu (14/12) siang. Dia sempat beberapa kali berpindah tempat. Jokowi ingin memastikan jika evakuasi dilakukan lebih cepat.

Sejumlah petugas menemani Jokowi ke beberapa titik. Seperti biasa Jokowi datang dengan mengenakan celana panjang hitam, kemeja lengan panjang dan sepatu kets. Kondisi tanah yang basah membuat celana dan sepatu Jokowi dipenuhi tanah merah.

Jokowi juga menyempatkan diri untuk turun ke permukiman yang tertimbun tanah longsor untuk melihat lebih dekat proses evakuasi. Selanjutnya, Presiden beserta Ibu Negara Iriana mengunjungi tempat pengungsian warga Dusun Jemblung di Desa Ambal, Kecamatan Karangkobar.

Di tempat itu, Presiden memberikan bantuan kepada para pengungsi khususnya yang rumahnya tertimpa tanah longsor. Usai memberikan bantuan, Presiden beserta Ibu Negara Iriana meninggalkan lokasi bencana.

Jokowi meminta evakuasi korban longsor diselesaikan lebih dulu sebelum kegiatan yang lain. "Yang paling penting sekarang evakuasi dulu. Saya sudah pesan tadi, dirampungkan dulu evakuasinya, kita tidak akan bicara yang lain, konsentrasi evakuasi," kata Jokowi.

Terkait dukungan sarana untuk evakuasi, Presiden mengatakan bahwa hal itu akan dilakukan dengan bantuan ekskavator. "Nanti kalau jalannya sudah didorong (material yang menutup ruas jalan), sudah bisa dibuka, ekskavator masuk. Diperkirakan besok ekskavator masuk karena memang kondisinya seperti itu," kata Presiden.

Saat ditanya mengenai batasan waktu evakuasi, Presiden mengatakan bahwa hal itu akan dilihat di lapangan. Presiden mengakui bahwa titik-titik rawan longsor di Jawa Tengah banyak sekali.

Oleh karena saat ini musim hujan, Presiden mengimbau seluruh warga untuk berhati-hati dan waspada terutama yang berada di daerah rawan longsor.

Politik plin plan

Munas Golkar kubu ARB di Bali membuat keputusan salah satunya untuk memperjuangkan UU pemilu kada lewat DPRD.Tidak lama kemudian SBY sebagai ketua umum partai Demokrat menulis di Twitter Demokrat tidak bisa berkoalisi dengan partai yang tidak mempunyai pendirian dan yang mengingkari janjinya.Sby dengan agak kesal mengatakan berpolitik itu harus lurus tidak plint plan dan menghormati kejujuran dan di saat itu pula SBY memerintahkan ketua praksi untuk merapat dan berhubungan dengan kubu KIH yang telah memperjuangkan UU pemilukada langsung.                       Instruksi itu Pun di tindak lanjuti oleh SBY sendiri sebagai ketua umum partai Demokrat menemui Presiden Jokowidodo dan Jk di istana Presiden.Pembiaraan kedua tokoh besar itu digelar di istana dengan tertutup.Setelah selesai pembicaraan antara Presiden ke 7 dengan mantan Presiden ke 6 itu lalu mengadakan jumpa pers dan dengan gaya yang masih sama santun SBY mengatakan bahwa SBY mendukung Perpu itu dan berharap KIH bisa memberi dukungan terhadap Demokrat.dengan lugu pula Jokowidodo mendukung Perpu itu dan berharap SBY dan Demokrat bergabung dengan KIH.          Selang beberapa hari perdebatan demi perdebatan terus berlanjut dan sampai ada penafsiran KMP akan pecah koalisi,dan entah dari mana datangnya wangsit arb dan Prabowo mendatangi rumah SBY di puri cikeyas dan mengatakan Golkar dan Gerendra mendukung Perpu pemilu kada langsung.Sedang sebelumnya tokoh tokoh partai itu dengan lantang dan berbagai argumentasinya tetap mendukung pemilukada lewat DPRD bahkan ada salah satu tokoh politik dari Gerendra yang menuduh SBY pecitraan dan pembohong karena menurut dia perjanjian itu tidak ada.Nah politik pecitraan dan plin plan itulah ternyata di tampilkan mereka di media masa.bahkan belum kering ludah itu mereka berani menjilatnya.Antara yg tidak mau politik yang tidak punya karakter dengan politik yang mengingkari janji.                                                                                                                             Politik tokoh itu memang unik bahkan sangat tidak masuk akal demi citra dan kekuasaan.Biarlah bangsa ini mencatat sendiri sejarahnya dan menilai sendiri mana yg tulus demi rakyatnya dan mana yg hanya mementingkan kelompoknya saja.Pembuktian itu ada di tahun 2019 siapa yang menang dan siapa yang tenggelam.

Cipether gelegar nya menteri Susi dalam bekerja

Menteri Susi: Soal kapal Vietnam, jangan ejek kamiMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak terima diejek lantaran hanya menenggelamkan tiga perahu nelayan Vietnam di Pulau Anambas, Kepulauan Riau. Menurutnya, benda ditenggelamkan itu adalah kapal berukuran lumayan besar, 70 gross tonnage.

Jika publik melihat kapal itu kecil, dia menyebut, itu semata-mata karena kesalahan pengambilan gambar.

"Jangan bulliying kita, itu ukurannya 70 GT. Mungkin kameramen ambil jauh, jadi kelihatan kecil," ucap Susi dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (8/12).

Menurutnya, kapal 70 GT itu mampu menjaring ikan dan hasil laut nusantara sebanyak 5 ton. Selain itu, kapal tersebut juga membuang sampah. Ini menjadi kerugian besar untuk Indonesia.

"Sekali tarik kerusakan mereka timbulkan besar. Itu ukuran 70 GT besar di kapal Indonesia," tegasnya.

Dia menambahkan, kapal 70 GT juga sangat penting untuk dihancurkan. Sebab, mereka juga menjadi penyuplai bagi kapal besar ukuran 3 ribu GT- 5 ribu GT.

"Mereka itu suplai ke induk mereka, jadi kita tenggelamkan."

Cerainya Demokrat dengan KMP

Presiden ke 6 SBY di akhir masa jabatannya menerbitkan Perpu pemilihan langsung.perpu di buat SBY karena pada saat itu politik di Indonesia ada 2 kubu yaitu kubu KMP dan KIH.pertanyaannya dasaat itu Demokrat menginginkan berada di antara dua kubu atau dengan bahasa yang lebih halus yaitu penyeimbang di antara dua kubu.                                                                                                    Demokrat di saat itu memperoleh kursi di dewan terbanyak hampir 135 kursi dewan.Diakhir masa jabatannya pula dewan menyelesaikan pembahasan UU pemilukada.Maka dua kubu itu memilih pemilihan oleh dewan yang di komandani Golkar,Gerendra,PKS,PAN,PPP dan pemilihan langsung yang di komandani PDIP,Hanura,PKB dan Demokrat menginginkan pemilihan langsung dengan perubahan 10 item,maka saat itu terjadi lobi sana sini dan akhirnya kubu KIH menyetujui keinginan Demokrat.entah apa yang terjadi Demokrat di akhirnya wo dan UU pemilu kada oleh DPRD di sahkan DPR.Protes terjadi dimana mana perdebatan terjadi di sana sini.karena saat itu suasana politik masih hangat karena pemilihan Presiden maka SBY lah yang di hujat di media dan sampai di olok olok oleh masyarakat.akhirnya Presiden saat itu SBY mengeluarkan lah Perpu pemilihan langsung yaitu Perpu No 1 tahun 2014 dan keluarnya Perpu menjadi perdebatan yang hangat pula dan ada tuduhan pecitraan segala.Tapi SBY akhirnya membuat kesepakatan dengan partai KMP entah apa isinya.di saat itu ada rumor bahwa perjanjian itu dengan barter korsi ketua MPR,karena disaat itu DPR yang baru mulai memilih ketua DPR dan MPR dan kemenangan di kubu KMP.dan saat Presiden yang baru yaitu Jokowidodo dan Jk dilantik maka kendali Perpu di bahas bulan Januari 2015 nanti.nah inilah mulai terjadi komplikasi kepentingan karena dengan terus terang Golkar tidak mau pemilihan langsung dan umumkan langsung oleh ketua Golkar versi arb.dengan adanya pengumuman itu SBY Menulislah di Twitter bahwa praksi Demokrat untuk melobi kubu KIH dengan alasan bahwa dia merasa dikhianati karena menurut SBY politik itu adalah kepercayaan serta komitmen tentang perjanjian.dan di teorinya SBY mengatakan perjanjian itu,akhirnya di tubuh KMP menjadi terbelah dan saling mengatakan bahwa perjanjian itu tidak ada.contoh dari Gerendra salah satu wakil ketuanya mengatakan perjanjian itu tidak ada.perpecahan serta saling membuka borok pun terjadi.maka bagaimana nasip Perpu itu di bulan Januari mari kita tunggu hasilnya.pertanyaannya siapa yang pecitraan dan siapa yang bekerja dengan tulus untuk bangsa ini akan kita lihat saja.biarlah sejarah mencatatnya sendiri.wasalam

KAPAL PENCURI IKAN DI TENGGELAMKAN

Indonesia kaya sekali dengan penghasilan laut.Tapi selama negara Indonesia berdiri penanganan masalah kelautan belum begitu maksimal,sehingga kekayaan lautan kita sering sekali di rampok oleh negara negara lain.Mulai dari ikan tunanya,lobtersnya bahkan di dasar laut kita banyak sekali mengandung minyak.Pencurian ikan dalam setahun negara kita di rugikan sekitar 300 Trilyun Rp.Bila kelautan kita tidak di kelola dengan baik tidak mustahil anak cucu kita tinggal mengenang kekayaan lautnya.Alhamdulillah Pemerintahan Jokowi Jk mulai bekerja dengan menenggelamkan kapalo asing yang ketangkep di perairan Indonesia.
Sudah Hampir 5 buah kapal pencuri ikan di ledakan oleh TNI AL kita,tujuan itu semua untuk membuat negara negara pencuri ikan di peraiaran Indonesia tidak akan mencuri lagi.Sekarang ini dibutuhkan ketegasan serta kerja nyata tanpa hanya mimpi terus,dengan berbuat sedikit tapi bisa menghasilkan yang maksimal.Memang kapal kapal yang di ledakan di tengah lautan itu masih kapal kecil kecil,tidak menjadi apa apa karena TNI AL masih berusaha semaksimal mungkin menjaga laut kita,suatu saat pasti akan mendapatkan kapal pencuri yang besar.
Banyak sekali para politikus,akademisi bahkan tukan ojek membicarakan ketegasan dan gagah gagahan pemerintah indonesia,Pro kontra hampir di media masa maupon di dunia maya terus di bicarakan.Yang Pro dengan ketegasan pemerintah terus mengapresiasi kerja nyata TNI AL kita,sedang yang kontra selalu menjelek jelekan dan mengolok olok pe merintah kita.Seharusnya kita ini sebagai bangsa yang besar harus bersatu untuk menjaga wilayah maupon kekayaan negara kita secara bersama sama.Dengan menjaga secara bersama sama maka kita akan semakin jaya karena hasil laut kita bisa untuk membangu negara ini dengan besar.