Harga Kursi Ketua Umum Golkar Rp 20 Miliar Tidak Wajar
Jumat, 15 April 2016 09:31 WIB
TRIBUNNEWS.COM/Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota tim sukses bakal calon ketua umum Golkar Ade Komarudin, Bambang Soesatyo menilai, wacana penarikan setoran bagi calon ketua umum Partai Golkar hingga Rp 20 miliar terlalu memberatkan.
Jika angka setoran yang ditetapkan Rp 20 miliar, menurut dia, jumlah tersebut tidak wajar.
"Kalau kebijakan itu benar-benar dilaksanakan, itu sama saja para calon atau kandidat disuruh merampok atau korupsi," kata Bambang.
Sebelumnya, Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar membuat aturan yang mewajibkan setiap kandidat ketua umum ikut menyumbangkan dana.
Keputusan itu diambil di dalam rapat SC yang dilangsungkan di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (13/4/2016) lalu.
Bambang menegaskan kembali, wajar saja jika di dalam penyelenggaraan munas, panitia meminta bantuan kandidat ketua umum dalam hal pembiayaan. Namun, batasan yang normal di dalam permohonan tersebut harus diperhitungkan.
"Berdasarkan pengalaman kami saat Munas Bali tahun 2014, (biaya) 2.000 kamar di sembilan hotel di Bali tidak sampai Rp 10 miliar kok. Lalu sisanya buat apa?" kata dia.
Menurutnya, jika alasan yang digunakan panitia pelaksana munaslub dalam meminta setoran adalah untuk menghindari praktik politik uang, maka hal itu tidak masuk akal.
Jika angka setoran yang ditetapkan Rp 20 miliar, menurut dia, jumlah tersebut tidak wajar.
"Kalau kebijakan itu benar-benar dilaksanakan, itu sama saja para calon atau kandidat disuruh merampok atau korupsi," kata Bambang.
Sebelumnya, Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar membuat aturan yang mewajibkan setiap kandidat ketua umum ikut menyumbangkan dana.
Keputusan itu diambil di dalam rapat SC yang dilangsungkan di Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (13/4/2016) lalu.
Bambang menegaskan kembali, wajar saja jika di dalam penyelenggaraan munas, panitia meminta bantuan kandidat ketua umum dalam hal pembiayaan. Namun, batasan yang normal di dalam permohonan tersebut harus diperhitungkan.
"Berdasarkan pengalaman kami saat Munas Bali tahun 2014, (biaya) 2.000 kamar di sembilan hotel di Bali tidak sampai Rp 10 miliar kok. Lalu sisanya buat apa?" kata dia.
Menurutnya, jika alasan yang digunakan panitia pelaksana munaslub dalam meminta setoran adalah untuk menghindari praktik politik uang, maka hal itu tidak masuk akal.
"Namun, jika alasan panitia butuh dana untuk penyelenggaraan, ya
lebih baik berterus terang saja. Saya yakin para kandidat rela dan
ikhlas patungan," kata dia.
Wacana penarikan setoran itu sebelumnya disampaikan Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar, Zainudin Amali.
Menurut dia, gagasan itu muncul sebagai langkah untuk meminimalkan praktik jual beli suara. Mengenai munculnya angka Rp 20 miliar, menurut Amali, hal itu belum menjadi keputusan final.
"Maka partisipasi yang diberikan ke daerah dikumpulkan di satu tempat, lalu penyelenggara memberikan ke peserta. Jadi, mereka tidak tahu ini dari calon siapa," kata Amali.
Ketua Steering Committe (SC) Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid menganggap dana pendaftaran kandidat bakal calon ketua umum Partai Golkar senilai Rp 20 miliar, terbilang sangat kecil untuk sekelas kandidat yang akan maju di Munaslub.
"Sebenarnya itu terlalu kecil. Calon ketua umum Partai Golkar itu bisa habis-habisan sampai ratusan miliar untuk menduduki kursi ketua umum," ujarnya.
Dia menjelaskan pentingnya untuk dibatasi karena Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang akan diselenggarakan pada 17-21 Mei 2016 di Bali tersebut harus bebas dari politik uang.
Jika tidak diatur, mereka bebas memberikan uang kepada pemilih. Ini yang tidak boleh. Makanya harus ada pembatasan-pembatasan itu," tambahnya.
Nurdin menyampaikan adanya batasan tersebut agar tidak ada kesenjangan antara kandidat yang mempunyai banyak uang dengan yang tidak memiliki uang, sehingga mendapatkan kesempatan yang sama.
Mengenai kebutuhan partai untuk menggelar Munaslub, Nurdin menegaskan setidaknya dibutuhkan minimal Rp 75 miliar untuk 1.500 orang dengan utusan yang mempunyai hak suara berjumlah 580 orang.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyesalkan rencana panitia musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang berencana menarik dana Rp 20 miliar kepada calon ketua umum.
Dia menilai apabila rencana tersebut direalisasikan, maka merupakan suatu kemunduran bagi Partai Golkar.
"Dengan adanya kebijakan setoran tersebut, itu artinya sama saja dengan melegalkan berkembangnya budaya uang dan transaksional, yang selama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi sekarang mulai dijadikan sebagai kebiasaan terbuka," kata Doli.
Direktur Eksekutif Poltracking Institute, Hanta Yuda, menilai Golkar seharusnya keluar dari paradigma politik transaksional.
Itu paradigma yang Golkar harus keluar dari situ. Belum apa-apa Golkar awali dengan jumlah uang, dan itu fantastis," kata Hanta.
Hanta mengaku terkejut mengetahui besarnya dana yang harus disiapkan untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Jika itu akhirnya diterapkan, Hanta mengusulkan transparansi.
"Itu harus transparan, diperoleh dari mana dan digunakan untuk apa saja," ujar dia.
Hanta menawarkan cara positif jika akhirnya setoran itu jadi dilakukan.
"Panitia kelola dana itu secara transparan. Proses itu dikontrol oleh komite etik. Itu cara yang positif," ujar Hanta.
Meski begitu Hanta mengingatkan, setoran sebesar itu akan membatasi Golkar dalam mendapatkan ketua umum terbaik. Sebab, uang hanya akan menjadi penilaian utama.
"Pertarungan harusnya adalah visi, gagasan, dan program, selain rekam jejak," ujar Hanta. (tribun/fer/ikg/kcm)
Wacana penarikan setoran itu sebelumnya disampaikan Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar, Zainudin Amali.
Menurut dia, gagasan itu muncul sebagai langkah untuk meminimalkan praktik jual beli suara. Mengenai munculnya angka Rp 20 miliar, menurut Amali, hal itu belum menjadi keputusan final.
"Maka partisipasi yang diberikan ke daerah dikumpulkan di satu tempat, lalu penyelenggara memberikan ke peserta. Jadi, mereka tidak tahu ini dari calon siapa," kata Amali.
Ketua Steering Committe (SC) Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid menganggap dana pendaftaran kandidat bakal calon ketua umum Partai Golkar senilai Rp 20 miliar, terbilang sangat kecil untuk sekelas kandidat yang akan maju di Munaslub.
"Sebenarnya itu terlalu kecil. Calon ketua umum Partai Golkar itu bisa habis-habisan sampai ratusan miliar untuk menduduki kursi ketua umum," ujarnya.
Dia menjelaskan pentingnya untuk dibatasi karena Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang akan diselenggarakan pada 17-21 Mei 2016 di Bali tersebut harus bebas dari politik uang.
Jika tidak diatur, mereka bebas memberikan uang kepada pemilih. Ini yang tidak boleh. Makanya harus ada pembatasan-pembatasan itu," tambahnya.
Nurdin menyampaikan adanya batasan tersebut agar tidak ada kesenjangan antara kandidat yang mempunyai banyak uang dengan yang tidak memiliki uang, sehingga mendapatkan kesempatan yang sama.
Mengenai kebutuhan partai untuk menggelar Munaslub, Nurdin menegaskan setidaknya dibutuhkan minimal Rp 75 miliar untuk 1.500 orang dengan utusan yang mempunyai hak suara berjumlah 580 orang.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyesalkan rencana panitia musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang berencana menarik dana Rp 20 miliar kepada calon ketua umum.
Dia menilai apabila rencana tersebut direalisasikan, maka merupakan suatu kemunduran bagi Partai Golkar.
"Dengan adanya kebijakan setoran tersebut, itu artinya sama saja dengan melegalkan berkembangnya budaya uang dan transaksional, yang selama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi sekarang mulai dijadikan sebagai kebiasaan terbuka," kata Doli.
Direktur Eksekutif Poltracking Institute, Hanta Yuda, menilai Golkar seharusnya keluar dari paradigma politik transaksional.
Itu paradigma yang Golkar harus keluar dari situ. Belum apa-apa Golkar awali dengan jumlah uang, dan itu fantastis," kata Hanta.
Hanta mengaku terkejut mengetahui besarnya dana yang harus disiapkan untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Jika itu akhirnya diterapkan, Hanta mengusulkan transparansi.
"Itu harus transparan, diperoleh dari mana dan digunakan untuk apa saja," ujar dia.
Hanta menawarkan cara positif jika akhirnya setoran itu jadi dilakukan.
"Panitia kelola dana itu secara transparan. Proses itu dikontrol oleh komite etik. Itu cara yang positif," ujar Hanta.
Meski begitu Hanta mengingatkan, setoran sebesar itu akan membatasi Golkar dalam mendapatkan ketua umum terbaik. Sebab, uang hanya akan menjadi penilaian utama.
"Pertarungan harusnya adalah visi, gagasan, dan program, selain rekam jejak," ujar Hanta. (tribun/fer/ikg/kcm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar